Kemnaker Gencar Sosialisasikan Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Kkesar – Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk melanjutkan pendistribusian 4 peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang pembentukan kelompok kerja kepada pemangku kepentingan. Dengan cara ini diharapkan tercipta kesepahaman yang sama antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan implementasi keempat PP tersebut.

Keempat OB tersebut yaitu Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang perjanjian waktu tertentu, pengalihan sumber daya, jam kerja dan interupsi, dan pemutusan hubungan kerja; PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Sosialisasi ini tidak berhenti sampai di sini, kami akan terus berkomitmen untuk mensosialisasikan semua ketentuan peraturan pelaksana UU Ciptaker. Semoga dapat memberikan informasi dan pemahaman yang baik,” ujar Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan. kata. , Haiyani Rumondang dalam keterangan tertulisnya https://www.sukabuminewsupdate.com/, Selasa (2/3/2021).

Saat menjadi keynote speaker ‘Pembicaraan Informatif Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Lages’ di Jakarta, Haiyani meminta para pengusaha untuk mematuhi semua ketentuan yang ditentukan. Ia berharap pengusaha dapat menggunakan fasilitas kebijakan untuk memfasilitasi kegiatan usaha secara arif dan proporsional, dengan tetap menjaga itikad baik, musyawarah mufakat dan rasa kemitraan dengan pekerja.

“Pengusaha menjadikan pekerja sebagai aset yang perlu dikelola dengan baik. Sehingga mereka dapat bersama-sama mengembangkan usaha dan membantu pembangunan negara, serta dapat berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan hak ketenagakerjaan bagi para pekerjanya,” ujarnya. .kata. Lebih lanjut, Haiyani juga berpesan kepada karyawan dan buruh untuk bekerja dengan semangat dan tanggung jawab, meningkatkan kompetensi diri dan waspada dalam melihat peluang pengembangan karir dan penghasilan. Selain itu, diharapkan pekerja dan buruh dapat menjadi mitra musyawarah yang produktif.

“Sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan usaha yang berdampak pada kelangsungan pekerjaan dan kesejahteraan pekerja serta keluarga,” ucapnya. Di sisi lain, ia juga mengingatkan pengawas ketenagakerjaan tentang peran yang mereka mainkan. Selain memastikan penegakan dan penegakan hukum, pengawas ketenagakerjaan juga harus memberikan arahan, mengadvokasi dan mendorong pengusaha dan pekerja serta pemangku kepentingan terkait untuk menerapkan aturan tersebut.

Menurutnya, pengawas ketenagakerjaan bersama pengusaha dan pekerja harus melakukan penyesuaian dan memenuhi semua ketentuan, mencari inovasi untuk menciptakan kondisi kerja yang harmonis, pengertian dan produktif guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. “Kita semua berharap perubahan kebijakan pengupahan ini dapat berdampak positif bagi dunia kerja, pekerja dan juga dunia usaha. Selain itu, diharapkan kebijakan pengupahan yang baru ini dapat menjadi solusi bersama untuk mengatasi dampak COVID. . -19 pandemi, ”jelasnya.

Di sisi lain, Plt. Direktur Jenderal PHI dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan Tri Retno Isnaningsih menguraikan secara umum kebijakan pengupahan yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan empat PP mencakup 6 hal. Pertama, penetapan upah minimum yang proporsional dan melaksanakan. Kedua, struktur dan skala upah untuk upah yang adil. Ketiga, jenis upah berdasarkan satuan waktu yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan pekerja paruh waktu melalui upah per jam. Keempat, upah terendah bagi usaha mikro dan kecil untuk mendukung ketahanan usaha yang masuk dalam kategori skala usaha namun tetap memberikan perlindungan kepada pekerja / buruh. Kelima, ini menegaskan batasan otoritas lokal di bidang pengupahan.

Dan keenam, untuk memperkuat eksistensi Dewan Pengupahan, pungkasnya. Retno menilai, PP nomor 36 tahun 2021 yang merevisi PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan bisa menjadi solusi masalah pengupahan. Beberapa materi di dalamnya bersifat permanen yaitu pemeliharaan ketentuan lama atau dimaksudkan sebagai konfirmasi, dan ada juga perubahan ketentuan lama yaitu penghapusan atau penggantian materi baru.